KITA PEDULI KITA BISA

Jumlah Keluarga Miskin Kota Palu saat ini sekitar 11.000 KK.

Jumlah tersebut sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Palu.

Mereka membutuhkan bantuan untuk keluar dari persoalan Kemiskinan

Yang Paling dibutuhkan adalah hak hak dasar yaitu berupa hak kesehatan, hak pendidikan, hak perumahan yang layak dan hak untuk mendapatkan akses perekonomian

Mari kita penuhi hak hak mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan.

Berilah mereka Pancing bukan Ikannya.........!!!!!!!!!!!!!

PENANGGUNG JAWAB BLOG

Penangung Jawab : Kordinator Forum BKM Kota Palu, Pembina : Walikota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Pengarah : Kepala Bappeda Kota Palu, Team Leader KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli KMW 6, Kordinator Kota PNPM-P2KP, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Erfandi, Wakil Pemimpin Redaksi : Moh. Riswan, SH Dewan Redaksi : Johnny Djohan, Erfandi, Moh. Riswan, SH, Abidin Ahmad, Drs. Djasmin J Basira, Drs. Asrul Nagaula, Denny Dahlan S Ag, Ir. Tamsil Ismail, Arifudin Tahawila, SPd, Nurenang, Hasanuddin Kordinator Liputan Palu Barat : Penmas Larini, Palu Utara : Misman, Palu Selatan : Nursidah, Palu Timur : Moh. Sagaf Lamureke 







PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

2. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

3.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

5. Neigborhood Development (ND).

6. Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

7. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

8. PNPM Mandiri Perkim

9. PNPM Mandiri Pariwisata

10. Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan (Menpera)

SELAMAT BERGABUNG

Forum BKM Kota Palu menerima tulisan dari berbagai pihak untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga menjadi satu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia mencapai 11.000 BKM.

Senin, 15 Februari 2010

Bercermin Kepada Ketua TKPP Lhokseumawe


Berbekal pengalaman bahwa umumnya program penanggulangan kemiskinan masih memberikan porsi yang sangat besar kepada birokrasi (top down), maka dilaksanakan lah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang kini disebut dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan lebih cenderung kepada penggalian kebutuhan tentang masalah penanggulangan kemiskinan, berdasar keputusan masyarakat (bottom up).

Program ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia melalui pinjaman (loan) IDA credit atau loan IBRD, yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di perkotaan. Intervensinya ditekankan pada penciptaan lapangan kerja dan penyediaan dana pinjaman bergulir serta pengembangan prasarana dan sarana dasar lingkungan dengan penyediaan pendampingan pihak Konsultan Manajemen Wilayah dan Fasilitator Kelurahan.

Walau kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan menjadi tolok ukur utama keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan - P2KP, bukan berarti peran pemda terkikis habis. Apalagi mengingat peran pemda sangat diperlukan jika ingin membangun sistem yang benar dan sustainability pasca proyek, serta memperkokoh ikatan antar subsistem dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemda diartikan sebagai kedudukan pemda sesuai dengan kewenangannya dalam konteks penanggulangan kemiskinan pada umumnya, dan dalam PNPM Mandiri Perkotaan khususnya.

Berbicara tentang peran pemda dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Lhokseumawe, kita tidak akan terlepas dari peran serta aktif seorang pelaku utama PNPM Mandiri Perkotaan di level kota dan BAPPEDA. Salah satunya adalah Ketua TKPP Kota Lhokseumawe T. Sofyansyah. Pria kelahiran Banda Aceh pada 24 Juni 1956 ini dibesarkan dalam keluarga militer yang penuh disiplin. Anak sulung dari pasangan H.T. A. Gani Hasan dan Hj. Cut Basyiah ini sejak kecil menempuh pendidikan di Banda Aceh. Begitu memasuki pendidikan pertama (SMP), ayahnya menyekolahkan Sofyansyah di SMP Negeri 1 Lhokseumawe.

Ia kembali ke Banda Aceh saat memasuki sekolah menengah atas di Sekolah Kejuruan STM Jurusan Bangunan Air dan Jalan Raya, serta melanjutkan ke STI SOSPOL Iskandar Muda, Banda Aceh, Jurusan Administrasi Negara.

Dalam perjalanan karirnya, Sofyansyah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas di Kabupaten Utara, antara lain sebagai Kaur Pembangunan Kecamatan Matang Kuli (1983 – 1989), Kaur Keuangan pada Kantor Bangdes Aceh Utara (1989 – 1990), Kasi Perekonomian Desa pada Kantor Bangdes Aceh Utara (1990 – 1996), Kasi Usaha Ekonomi Desa Dinas PMD Kab. Aceh Utara (1996 - 2001), Kabid Usaha Ekonomi Rakyat BPMD Kab. Aceh Utara (2001 – 2002), dan Kabid Perencanaan Daerah Bawahan BAPPEDA Aceh Utara (2002 – 2005). Selanjutnya, ia diangkat menjadi Kepala BAPPEDA Kota Lhokseumawe.

Sebagai seorang Kepala BAPPEDA, Sofyansyah temasuk sosok yang memiliki wawasan pengetahuan luas dalam berbagai bidang, dengan konsep-konsep pembangunan yang relatif baik. Karena, dalam setiap perencanaan beliau selalu memperhatikan tiga bagian penting, yaitu pertama, identifikasi kebutuhan dasar masyarakat yang sangat mendesak. Kedua, perencanaan diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ketiga, penyusunan perencanaan sebagai kombinasi pendekatan top down dan bottom up.

Selain jabatan struktural di pemerintahan, Sofyansyah merupakan Ketua Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Lhokseumawe, yang diangkat melalui SK No. 234 tahun 2008 per tanggal 10 Juli 2008, oleh Walikota Lhokseumawe.

Kontribusi nyata yang diberikan T. Sofyansyah dalam mendukung pelaksanaan PNPM di Kota Lhokseumawe adalah, antara lain, sebagai ketua TKPP ia mendukung koordinasi dan kerjasama antarpara pelaksana PNPM, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat. Bersama konsultan, ia bertindak sebagai narasumber dalam rangka mensosialisasikan PNPM Mandiri Perkotaan ke instansi pemerintah di tingkat kota, termasuk kecamatan dan desa, berkoordinasi dengan KMW, dan memfasilitasi untuk sharing pendanaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Ia juga memadukan kebutuhan rencana dan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) perdesaan melalui penetapan kebijakan program pemerintah khususnya, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM – P2KP, serta mengevaluasi laporan kegiatan PJOK. Berikutnya, melakukan koordinasi rutin dengan konsultan terkait tindak lanjut penanganan masalah dan konflik yang muncul serta menangani pengaduan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat BKM ataupun desa.

Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan PNPM dan memberikan masukan-masukan kepada KMW dan KMP serta pihak terkait lainnya. Serta, melakukan koordinasi rutin dalam rangka rapat koordinasi dengan TKPKD, KBP dan fasilitasi aktif ketika adanya supervisi dari pihak terkait—seperti KMW, KMP, BPKP, WB dan lain-lain.

Sebagai Kepala BAPPEDA, Sofyansyah mempunyai peran yang besar dalam penyediaan Dana Daerah Untuk Pembangunan Bersama (DDUPB) Kota Lhokseumawe tahun 2008, dari APBK Lhokseumawe tahun 2009, sebagai dana pendamping PNPM Mandiri Perkotaan Pusat yang bersumber dari dana APBN. Ia juga sebagai narasumber dalam beberapa event penting, terkait pelaksanaan sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan dan PAKET, perencanaan pembangunan Kota Lhokseumawe yang melibatkan beberapa unsur seperti konsultan program pemberdayaan masyarakat, LSM, NGO dan lainnya.

Peran serta aktif Sofyansyah patut diberikan apresiasi tinggi, mengingat komitmen dan dukungan beliau yang total terhadap pembangunan Kota Lhokseumawe pada umumnya, dan terhadap program PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya. Semoga ikhtiar yang telah ditunjukkan dapat memberikan arti yang signifikan dalam pembangunan di Kota Lhokseumawe, dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin! (Tim Koorkot Lhokseumawe/Pokja TKPP Lhokseumawe, KMW III NAD, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)Lhokseumawe, 4 Mei 2009

Tidak ada komentar:

Posting Komentar