KITA PEDULI KITA BISA

Jumlah Keluarga Miskin Kota Palu saat ini sekitar 11.000 KK.

Jumlah tersebut sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Palu.

Mereka membutuhkan bantuan untuk keluar dari persoalan Kemiskinan

Yang Paling dibutuhkan adalah hak hak dasar yaitu berupa hak kesehatan, hak pendidikan, hak perumahan yang layak dan hak untuk mendapatkan akses perekonomian

Mari kita penuhi hak hak mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan.

Berilah mereka Pancing bukan Ikannya.........!!!!!!!!!!!!!

PENANGGUNG JAWAB BLOG

Penangung Jawab : Kordinator Forum BKM Kota Palu, Pembina : Walikota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Pengarah : Kepala Bappeda Kota Palu, Team Leader KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli KMW 6, Kordinator Kota PNPM-P2KP, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Erfandi, Wakil Pemimpin Redaksi : Moh. Riswan, SH Dewan Redaksi : Johnny Djohan, Erfandi, Moh. Riswan, SH, Abidin Ahmad, Drs. Djasmin J Basira, Drs. Asrul Nagaula, Denny Dahlan S Ag, Ir. Tamsil Ismail, Arifudin Tahawila, SPd, Nurenang, Hasanuddin Kordinator Liputan Palu Barat : Penmas Larini, Palu Utara : Misman, Palu Selatan : Nursidah, Palu Timur : Moh. Sagaf Lamureke 







PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

2. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

3.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

5. Neigborhood Development (ND).

6. Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

7. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

8. PNPM Mandiri Perkim

9. PNPM Mandiri Pariwisata

10. Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan (Menpera)

SELAMAT BERGABUNG

Forum BKM Kota Palu menerima tulisan dari berbagai pihak untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga menjadi satu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia mencapai 11.000 BKM.

Sabtu, 06 Februari 2010

Menko Kesra Luncurkan PNPM Mandiri Perkim





Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, dengan didampingi Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari, meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perumahan Permukiman (Perkim), di Taman Tirtonadi, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada 14 Oktober 2009.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten/kota setempat (gubernur dan bupati), serta masyarakat penerima dana stimulan pembangunan perumahan swadaya PNPM Mandiri Perkim.

PNPM Mandiri Perkim merupakan bagian dari PNPM Mandiri yang dilaksanakan melalui fasilitasi berbagai kegiatan terkait bidang perumahan permukiman, dalam upaya menumbuh-kembangkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan perumahan, pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan, serta peningkatan kualitas permukiman yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Selain meluncurkan PNPM Mandiri Perumahan Permukiman, Menko Kesra dan Menpera akan menyerahkan secara simbolis, bantuan langsung masyarakat dana stimulan pembangunan Perumahan Swadaya PNPM Mandiri Perumahan. Pada 2009, melalui PNPM Mandiri Perkim ini, Kementerian Negara Perumahan Rakyat menyalurkan bantuan dana stimulan perumahan swadaya mencakup 19.000 unit, dengan alokasi dana sebesar Rp 135,6 miliar, tersebar di 32 provinsi dan 202 kabupaten/kota.

Di Provinsi Jawa Tengah, mencakup 2.000 unit, dengan alokasi dana sebesar Rp 13,565 miliar, yang tersebar di 26 kabupaten/kota. Untuk kota Surakarta sendiri mencakup 150 unit, dengan alokasi dana sebesar Rp 855 juta. Sedangkan pada tahun 2010 mendatang, direncanakan akan mencakup 22.000 unit dengan alokasi dana sebesar Rp 153,6 miliar, yang tersebar di 33 provinsi dan 154 kabupaten/kota.

PNPM Mandiri dilaksanakan secara nasional sejak 30 April 2007, diluncurkan oleh Presiden RI di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Program PNPM dipandang sebagai program besar, mengingat cakupan wilayah serta masyarakat yang terlibat dalam program ini sangat luas. Selain itu, PNPM Mandiri dinilai sebagai program strategis dan fundamental, mengingat menjadi wadah dari berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dari berbagai kementerian/lembaga, yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Dalam perkembangannya, sampai dengan tahun 2009 ini, beberapa program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri. Yaitu, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah, PNPM Mandiri Agribisnis Perdesaan, PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, PNPM Mandiri Pariwisata, dan PNPM Mandiri Perkim. Secara bertahap, seluruh program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di berbagai kementerian/lembaga akan diharmonisasikan ke dalam PNPM Mandiri.

Pada tahun 2009, PNPM Mandiri mencakup seluruh kecamatan di Indonesia, yaitu sebanyak 6.408 kecamatan. Besaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola langsung oleh masyarakat sekitar Rp 3 miliar per tahun per kecamatan. Untuk tahun 2010, lokasi PNPM akan mencakup 6.328 kecamatan dengan alokasi BLM sebesar Rp 2,63 triliun.

Lokasi PNPM Mandiri tahun 2010 ini lebih kecil dibanding tahun 2009. Hal ini disebabkan, beberapa kecamatan tidak lagi menerima program, karena telah menerima BLM selama tiga tahun berturut-turut dan kecamatan tersebut dinilai telah mandiri.

Upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat miskin harus sadar dan memiliki motivasi untuk keluar dari jaring kemiskinan. PNPM Mandiri Perkim ini bertujuan membantu mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui keterpaduan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan Perkim, agar masyarakat miskin dapat menempati rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman. (heroe k., Tim Berita Web, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar