KITA PEDULI KITA BISA

Jumlah Keluarga Miskin Kota Palu saat ini sekitar 11.000 KK.

Jumlah tersebut sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Palu.

Mereka membutuhkan bantuan untuk keluar dari persoalan Kemiskinan

Yang Paling dibutuhkan adalah hak hak dasar yaitu berupa hak kesehatan, hak pendidikan, hak perumahan yang layak dan hak untuk mendapatkan akses perekonomian

Mari kita penuhi hak hak mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan.

Berilah mereka Pancing bukan Ikannya.........!!!!!!!!!!!!!

PENANGGUNG JAWAB BLOG

Penangung Jawab : Kordinator Forum BKM Kota Palu, Pembina : Walikota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Pengarah : Kepala Bappeda Kota Palu, Team Leader KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli KMW 6, Kordinator Kota PNPM-P2KP, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Erfandi, Wakil Pemimpin Redaksi : Moh. Riswan, SH Dewan Redaksi : Johnny Djohan, Erfandi, Moh. Riswan, SH, Abidin Ahmad, Drs. Djasmin J Basira, Drs. Asrul Nagaula, Denny Dahlan S Ag, Ir. Tamsil Ismail, Arifudin Tahawila, SPd, Nurenang, Hasanuddin Kordinator Liputan Palu Barat : Penmas Larini, Palu Utara : Misman, Palu Selatan : Nursidah, Palu Timur : Moh. Sagaf Lamureke 







PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

2. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

3.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

5. Neigborhood Development (ND).

6. Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

7. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

8. PNPM Mandiri Perkim

9. PNPM Mandiri Pariwisata

10. Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan (Menpera)

SELAMAT BERGABUNG

Forum BKM Kota Palu menerima tulisan dari berbagai pihak untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga menjadi satu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia mencapai 11.000 BKM.

Jumat, 12 Februari 2010

Pak Boed Menilai PNPM Mandiri Program Berhasil

KESRA-- 7 FEBRUARI: Wakil Presiden Boediono mengakui, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, sebagai program yang sangat berhasil. Pasalnya, program tersebut merupakan program yang inisiatifnya benar-benar berasal dari bawah dan dipilih sendiri oleh masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Wapres Boediono saat meninjau lokasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Tlogosari Kulon, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (6/2) sore.

"PNPM Mandiri ini merupakan program yang sangat berhasil, karena program ini berasal dari bawah berdasarkan inisiatif dari masyarakat. Oleh sebab itu, program ini harus ditiru oleh program lainnya," tandas Boediono.

Menurut Boediono, dana PNPM Mandiri Perkotaan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 1 triliun.

"Belum lagi dana dari pemerintah daerah yang akan diberikan sebagai dana pendamping. Ada juga dana yang dikeluarkan ibu-ibu untuk membantu memasak dan lainnya," kata Boediono.

"Jadi, memang program ini seperti holobis kuntul baris, semuanya ikut membantu agar program ini bisa berjalan," tambah Boediono.

Dana dari orang Semarang

Lebih jauh, Boediono merasa senang sekali dengan program yang telah diberikan alokasi dana yang cukup besar dari APBN. "Karena yang memberikan dana itu adalah Menteri Keuangan yang berasal dari Semarang," lanjut Boediono, sambil melihat Sri Mulyani yang duduk di jejeran para menteri.

Demikian pula terhadap penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang setiap tahunnya dilipatkan sampai Rp 2 triliun sehingga giring rasionya menjadi sampai Rp 20 triliun. Kemudian Boediono berpesan, agar penggunaan dana tersebut benar-benar dikawal.

"Satu rupiah pun jangan sampai mengalir ke tempat yang tidak sewajarnya. Demikian pula kredit yang disalurkan benar-benar ke tempat yang sudah diseleksi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran dan pengembaliannya juga lancar," ujarnya.

Ditambahkan Boediono, "Jadi, itu harus dikelola sebaik-baiknya. Tentu, masyarakat tidak rela jika dana tersebut mengalir ke tempat yang tidak jelas. Masyarakat harus benar-benar mengawalnya." (okh)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar