KITA PEDULI KITA BISA

Jumlah Keluarga Miskin Kota Palu saat ini sekitar 11.000 KK.

Jumlah tersebut sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Palu.

Mereka membutuhkan bantuan untuk keluar dari persoalan Kemiskinan

Yang Paling dibutuhkan adalah hak hak dasar yaitu berupa hak kesehatan, hak pendidikan, hak perumahan yang layak dan hak untuk mendapatkan akses perekonomian

Mari kita penuhi hak hak mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan.

Berilah mereka Pancing bukan Ikannya.........!!!!!!!!!!!!!

PENANGGUNG JAWAB BLOG

Penangung Jawab : Kordinator Forum BKM Kota Palu, Pembina : Walikota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Pengarah : Kepala Bappeda Kota Palu, Team Leader KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli KMW 6, Kordinator Kota PNPM-P2KP, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Erfandi, Wakil Pemimpin Redaksi : Moh. Riswan, SH Dewan Redaksi : Johnny Djohan, Erfandi, Moh. Riswan, SH, Abidin Ahmad, Drs. Djasmin J Basira, Drs. Asrul Nagaula, Denny Dahlan S Ag, Ir. Tamsil Ismail, Arifudin Tahawila, SPd, Nurenang, Hasanuddin Kordinator Liputan Palu Barat : Penmas Larini, Palu Utara : Misman, Palu Selatan : Nursidah, Palu Timur : Moh. Sagaf Lamureke 







PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

2. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

3.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

5. Neigborhood Development (ND).

6. Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

7. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

8. PNPM Mandiri Perkim

9. PNPM Mandiri Pariwisata

10. Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan (Menpera)

SELAMAT BERGABUNG

Forum BKM Kota Palu menerima tulisan dari berbagai pihak untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga menjadi satu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia mencapai 11.000 BKM.

Sabtu, 06 Februari 2010


Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk wilayah Jawa Barat senilai lebih dari Rp 1 triliun.

Kredit tersebut disalurkan melalui enam bank, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Penerima kredit merupakan pengusaha kecil dan menengah.

Penyerahan KUR secara simbolik itu disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

BRI menyalurkan KUR Rp1,691 triliun untuk 351.477 debitur, BNI Rp133.795 miliar (908 debitur), Bank Mandiri Rp42,436 miliar (155 debitur), BTN Rp33,185 miliar (472 debitur), Bank Bukopin Rp104, 292 miliar (337 debitur), dan Bank Syariah Mandiri Rp41,368 miliar (284 debitur).

"Bukan hanya kita pertahankan, tetapi akan kita tingkatkan sesuai dengan kemampuan negara," kata Presiden.

Diantara program yang akan ditingkatkan itu adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan KUR. PNPM dialokasikan Rp 3miliar pada kecamatan untuk digunakan dengan didampingi oleh tim asistensi.

Presiden mengatakan, dalam lima tahun ke depan nilai KUR akan ditingkatkan. "Itu tentu akan menggerakkan perekonomian rakyat, lima tahun mendatang telah saya tetapkan, negara akan menyediakan Rp 100 triliun untuk dialirkan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat," kata Presiden.

Hal itu akan dilakukan dengan cara yang lebih baik dari sekarang.

"Kalau usaha mikro, kecil, dan menengah tumbuh maka pendapatan rakyat meningkat, pengangguran berkurang, ada krisis global tidak perlu takut karena daerah-daerah bisa menjaga perekonomiannya dan bisa menjaga pendapatan masing-masing," kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan, program-program yang prorakyat akan dipertahankan dan ditingkatkan pelaksanaannya.

Terkait masalah kesehatan, Presiden mengatakan, pihaknya akan melakukan reformasi sektor kesehatan dalam lima tahun mendatang.

"Reformasi itu antara lain kita mengubah paradigma kesehatan, jangan pikirannya mengobati orang yang sakit saja," kata Presiden.

Tetapi, harus diupayakan dengan sistem, program, kepemimpinan, infrastruktur, dan anggaran agar lebih banyak rakyat yang tidak mudah sakit dan tetap sehat.

"Anggaran akan kita arahkan sebagian untuk mencegah masyarakat kita sakit," kata Presiden.

Sebagian anggaran lainnya digunakan untuk membantu pengobatan bagi yang sakit. Dalam kesempatan itu, Presiden menginstruksikan para kepala daerah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Presiden mengingatkan, terdapat tiga komponen dasar Indeks Pembangunan Manusia, yakni pendapatan orang per orang, tingkat kesehatan, dan tingkat pendidikan.

"Kita bertekad ke depan ini terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia," kata Presiden.

Anggaran yang dikeluarkan untuk mendukung langkah itu cukup besar.

Usai menyaksikan pemberian KUR, Selas (26/1),Presiden melakukan peninjauan ke Puskesmas Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon.

Selain meninjau infrastruktur, Presiden juga melihat langsung pasien yang ada di Puskesmas itu dan melakukan dialog singkat. Puskesmas Larangan ini sudah beberapa kali memperoleh predikat sebagai Puskesmas terbaik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar