Program Neighborhood Development (ND) atau dikenal dengan nama Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) siap melaksanakan proses seleksi tahap 2. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan (SK) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, Nomor 071/KPTS/DC/2009, tanggal 22 April 2009. SK ini berisi mengenai pembentukan Tim Seleksi Nasional dan penetapan lokasi kegiatan PLPBK tahap ke-2, periode tahun anggaran 2009 (klik di sini untuk melihat SK, format pdf, 866 KB).
Selanjutnya Direktur PBL juga meluncurkan surat No: PR.0501-cb/352 yang ditujukan kepada kepala dinas terkait, u/p Satker PBL provinsi di 19 provinsi terpilih (klik di sini untuk melihat surat PBL, format pdf, 322 KB). Surat tersebut berisi pembentukan Tim Seleksi PLPBK Provinsi dengan melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan KMW—yaitu TL dan Korkot.
Direktur PBL mengimbau, Tim Seleksi Provinsi terbentuk selambat-lambatnya tiga hari setelah terbitnya surat tersebut. Untuk selanjutnya melakukan konsolidasi tim guna merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam melaksanakan proses seleksi terhadap wilayah terpilih sesuai tata cara pemilihan dan penetapan lokasi kegiatan PLPBK (klik di sini untuk melihat lampiran terkait, format pdf, 2,853 KB).
“Dalam PLPBK tahap kedua ini, kita memberikan peran lebih besar kepada Satker PBL, KMW, Korkot dan pemda untuk menyeleksi kelurahan-kelurahan terbaik di wilayahnya. Artinya, pada tahap seleksi kedua ini kita mulai menerapkan desentralisasi secara bertahap,” jelas Maizil Jalaludin, mewakili Tim PLPBK KMP Advance, kepada Tim Berita Web, Kamis (23/4/2009) pagi tadi.
Jadi, lanjut Maizil, Satker PBL mendelegasikan kepada Tim Korkot untuk melakukan identifikasi BKM yang memenuhi persyaratan dan mengidentifikasi pemda-pemda yang memiliki komitmen kuat. “PLPBK ini merupakan program reward bagi BKM yang berkinerja baik dan dukungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dinilai cukup baik pula. Makanya, indikatornya adalah BKM berdaya, kinerja PAKET yang baik, BKM dan pemdanya sudah bermitra setara kegiatan PAKET,” kata dia.
Dalam melakukan tugasnya, Korkot merujuk pada data SIM dan verifikasi lapangan. Hasil identifikasi tersebut kemudian diajukan ke Tim Seleksi Tingkat Provinsi. Apabila lokasi terbaik di tingkat kota/kabupaten sudah terpilih, selanjutnya Tim Seleksi Provinsi melakukan penilaian dan perangkingan kelurahan-kelurahan terbaik di tingkat provinsi. Kelurahan-kelurahan yang eligible kemudian diserahkan kembali ke BKM dan lurah masing-masing. “BKM yang berminat diwajibkan menyususn proposal yang diajukan Tim Seleksi Provinsi guna penilaian. Hasil Penilaian ini kemudian dikirimkan ke Tim Seleksi Nasional untuk diklarifikasi,” jelas Maizil.
Selanjutnya, Tim Seleksi Nasional, yang beranggotakan KMP Advance, Tim Direktorat PBL DJCK, akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan tim seleksi provinsi guna memilih lokasi terbaik. Tim Seleksi Nasional pun tetap memanfaatkan data SIM untuk mengetahui lokasi terbaik. “Oleh karena itu Tim Korkot dan Tim Seleksi Tingkat Provinsi diharapkan dapat terus meng-upload data SIM di wilayahnya. Selain itu, validasi data dan kejujuran para Korkot sangat diharapkan,” tegas Maizil.
Tim Seleksi Nasional akan mengecek kembali penilaian provinsi, di antaranya dengan verifikasi lapangan ke lokasi-lokasi tertentu dan penting. Setelah menentukan lokasi-lokasi terbaik, Tim Seleksi Nasional akan mengajukan lokasi-lokasi tersebut untuk kemudian ditetapkan sebagai lokasi penerima PLPBK.
Sementara itu, agar Tim Seleksi Provinsi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Tim Seleksi Nasional akan terus melakukan penguatan-penguatan, baik kepada Satker maupun Korkot. Jadwal penguatan Satker PBL Provinsi akan disesuaikan dengan jadwal pertemuan satker, yang digagas oleh SNVT Pusat. Sedangkan penguatan Korkot akan terus dilakukan dengan dengan menjalin komunikasi yang intensif.
“Penguatan Korkot juga akan dilakukan juga saat pelatihan dasar Korkot Advance yang rencananya digelar pada 12 Mei 2009. Jadi tidak hanya menggelar lokakarya, tapi disesuaikan dengan kegiatan SNVT, seperti Konsolidasi Regional (Konreg), alih kelola Manajemen KMW dari lama ke baru, dan sebagainya,” tutur Maizil. Sejauh ini, lanjut, penguatan satker di beberapa provinsi sudah dilakukan, seperti Jateng, Kalsel, Jatim, Kaltim.
Adapun, wilayah yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PLPBK tahap-2 mencakup 188 kelurahan di 19 provinsi. “Untuk saat ini, wilayah kelurahan P2KP yang memenuhi syarat untuk mendapatkan program PLPBK ada di 19 Provinsi. Artinya, wilayah kelurahan dan kota/kabupaten di 19 provinsi tersebut sudah atau sedang melaksanakan PAKET atau Kemitraan Setara Paket. BKM-nya pun tentu sudah masuk dalam kategori BKM berdaya,” jelas Maizil. Provinsi yang belum masuk BKM berdaya dan belum melaksanakan program Paket, masih didampingi KMP PNPM Reguler.
Sedangkan bagi kelurahan yang tidak lolos seleksi PLPBK tahap satu (pilot), masih diberikan peluang untuk ikut kembali dalam proses seleksi tahap 2. “Tahap ke dua ini berlangsung hingga akhir Juni 2009,” tegas Maizil. Namun, ada pula wilayah-wilayah yang telah siap, seperti Provinsi Jawa Tengah. “Untuk wilayah yang sudah siap ini, kita dapat mempercepat proses penetapannya,” ujar dia.
Apakah PLPBK masih ada tahap selanjutnya? “Ada, tahap ketiga untuk seleksi tahun 2010. Tapi, ini masih harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran 2010 nantinya,” jelas Maizil. Ke depannya, provinsi yang “naik kelas”, dari reguler ke advance—menjadi BKM berdaya, bermitra dan mendapat dukungan yang baik dari pemdanya—dapat mengikuti seleksi tahap-3 tahun depan.
“PLPBK ini dilaksanakan satu kali setahun, disesuaikan dengan siklusnya. Terakhir tahun 2010, tapi mudah-mudahan berlanjut terus. Prinsipnya, PLPBK adalah program reward. Wilayah (BKM) terbaik dan kuat dukungan pemdanya lah yang akan memenangkannya,” kata Maizil. (Tim Berita Web P2KP, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar