Wapres RI: PNPM Mandiri Hampir Seratus Persen Memuaskan

Jakarta, 19 Maret 2010
Kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) RI yang berkaitan dengan peresmian beberapa proyek vital di tanah air serta kepentingan-kepentingan dinas lainnya di daerah, selalu dibarengi dengan kunjungan ke PNPM Mandiri. Seperti yang dilakukannya ke Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (19/3/2010).

Dari beberapa lokasi kunjungannya, Wapres juga mengagendakan kunjungan ke BKM Arya Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Kunjungan kerja kali ini didampingi beberapa menteri terkait. Antara lain, Menko Kesra, Menteri PU, Agama, ESDM, Diknas, dan BUMN. Turut serta dalam rombongan ini para Pejabat Eselon 1 dan 2 dari kementrian terkait.

Sementara itu, dari unsur Pemda Jawa Barat, tampak gubernur beserta dinas terkait. Dari Pemkot Bekasi hadir Walikota beserta seluruh jajarannya. Sedangkan dari unsur Perbankan, hadir beberapa dirut/direktur dari 6 bank nasional. Kapasitas kursi 400 tempat duduk terlihat penuh, bahkan kurang, sehingga banyak peserta yang berdiri.

Berdasar informasi dari Korkot Bekasi Yudhi, seluruh BKM di wilayahnya (56 BKM) diundang semuanya, ditambah dengan KSM-KSM setempat yang mengawal pameran produknya. Acara diawali dengan sambutan Gubernur Jawa Barat, yang melaporkan secara rinci tentang PNPM Mandiri Perkotaan, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan Wapres RI Budiono.

Dalam sambutannya Budiono mengatakan, kesungguhan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan (nangkis) sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. ”Kenyataan telah membuktikan nangkis telah menjadi prioritas, bahkan ke depannya pemerintah telah menyiapkan dana yang semakin meningkat,” kata wapres.

Menurut dia, upaya nangkis bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, tapi juga menjadi tugas banyak pihak. ”Penanggulangan kemiskinan harus dijadikan sebuah gerakan bersama, masing-masing pihak mempunyai tugas dan peran sendiri-sendiri, saling berkoordinasi dan menunjang satu sama lainnya,” tukas Budiono.

Penilaian Wapres RI terhadap PNPM Mandiri sangat positif. ”Setelah beberapa kali mengunjungi lapangan dan juga mendapat masukan dari berbagai pihak terkait, saya menilai hampir seratus persen hasil dari program ini memuaskan,” tegas Budiono, yang disambut tepuk tangan meriah undangan.

Budiono juga memuji kepedulian dunia usaha, seperti pihak perbankan. ”Rasa peduli mereka mulai timbul setelah diajak berkeliling lapangan pada setiap kunjungan saya. Mereka sebenarnya telah lama memiliki niat untuk berpartisipasi dalam program kita, bahkan sudah nampak pula saat ini atas kontribusinya,” kata Budiono.

Pada bagian lain dalam kegiatan kunjungan kerja Wapres di Kota Bekasi, secara simbolis diserahkan BLM P2KP kepada Walikota Bekasi. Enam bank juga secara simbolis telah menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sekitar 12 nasabah/KSMnya. Kredit yang diberikan antara Rp 5 juta hingga Rp 325 juta.

Acara dilanjutkan dengan dialog Wapres RI dengan masyarakat yang dipandu langsung oleh Gubernur Jawa Barat. Dua sesi tanya jawab yang juga melibatkan beberapa menteri ini dirasa tidak cukup. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Namun, mengingat waktu untuk Shalat Jumat mendekat, terpaksa acara dinyatakan selesai.

Menjelang meninggalkan lokasi acara, Wapres RI berkesempatan meninjau arena pameran, Gedung Posyandu Kemuning 1 dan 2 RW 18, serta meninjau jalan setapak hasil KSM setempat.

Menurut Lurah Aren Jaya Heru Purwoko dan Camat Bekasi Timur H.Cecep Muntasar, ini pertama kali wilayahnya mendapat kunjungan orang terpenting di negara ini. ”Mudah-mudahan dengan kunjungan Wapres RI ini mampu membangkitkan semangat kami untuk terus berkarya dengan baik ke depannya. PNPM dapat dipercaya untuk membangun masyarakat, dan kesejahteraan cepat tercapai, serta tercapainya perilaku hidup bersih. Apalagi letak geografis wilayah kami terbilang cekung, sehingga sering banjir. Semoga hal ini mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan pusat,” ujar Heru dan H.Cecep.

Sama seperti setiap menghadapi kunjungan kerja Presiden/Wapres RI ke daerah, pihak-pihak kementrian terkait disibukkan sejak H - 3. Dengan didampingi Chandra RP Situmorang, Arif Widodo, Madya Somadji, serta PD dan TL beserta Tim KMW Jabar dan Korkot Bekasi hingga Faskelnya, pada Kamis (18/3/2010) pagi, Direktur PBL Ditjen Cipta Karya PU Joesair Lubis melakukan monitoring lapang guna melihat persiapan yang dikerjakan tim PNPM Mandiri Perkotaan. (heroe.k, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina

Membangun Modal Sosial dengan PAKET

Proses perjalanan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kabupaten Enrekang memasuki tahun ke-enam. Dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut, program ini telah mengalami pasang surut seiring begitu banyaknya program pemerintah dengan label pemberdayaan masyarakat. Ini adalah realita yang terjadi di tengah masyarakat, di mana telah terjadi degradasi dan perubahan paradigma terhadap program yang lahir dari rahim pemerintah.

P2KP yang hadir dengan konsep pemberdayaan murni, berhasil membangun kembali nilai-nilai universal yang ada di tengah masyarakat, mengubah paradigma masyarakat dari tidak berdaya menjadi berdaya dan mandiri, menjadikan P2KP sebagai salah program pemberdayaan yang paling berhasil.

Salah satu bukti nyata keberhasilan program ini dalam membangun modal sosial ada di Desa Kaluppini, saat pelaksanaan kegiatan pengerasan (telford) jalan sepanjang 500 meter oleh Pakem Salu Dale, dampingan BKM Harapan, Desa Kaluppini, yang bersumber dana BLM PAKET.

Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dapat terlihat saat pelaksanaan kegiatan. Hampir seluruh warga turun langsung dan bekerja, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka bergotong-royong mengangkat dan memasang batu sebelum dipadatkan dengan alat berat.

Alasan utama masyarakat mengusulkan kegiatan ini berawal dari keresahan warga sebagai pengguna jalan. Pasalnya, kondisi jalan masih berupa tanah dasar, sehingga saat musim hujan, jalan menjadi kubangan lumpur. Mobilitas warga menjadi terhambat, karena sangat sulit dilalui. Padahal jalan alternatif lain belum terbuka.

Melalui pertemuan tingkat dusun, usulan diajukan ke Rapat BKM Harapan, lalu ditetapkan skala prioritas yang akan menjadi usulan tingkat desa. Rapat tersebut menyepakati usulan pengerasan jalan, kemudian Pakem Salu Dale menyusun proposal kegiatan, yang selanjutnya diajukan ke Kelompok Kerja (Pokja) PAKET untuk diseleksi.

Melalui seleksi yang ketat, proposal Pakem Salu Dale dianggap layak untuk dilaksanakan. Pakem pun melakukan rapat persiapan guna membangun komitmen dengan warga agar berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Komitmen warga untuk berswadaya, baik tenaga, waktu, maupun lahan merupakan wujud nyata tingginya kepedulian warga terhadap kegiatan ini.

Melalui monitoring terpadu yang dilaksanakan oleh Pokja PAKET, Dinas PU sebagai mitra, pemerintah setempat, BKM dan Tim Faskel bersama masyarakat sepakat bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan best practice pelaksanaan PAKET Kabupaten Enrekang.

Sebagai salah satu desa dengan jarak tempuh mencapai 20 kilometer dari ibu kota kabupaten, Desa Kaluppini termasuk wilayah yang sangat membutuhkan peningkatan sarana infrastruktur, terutama jalanan. Mengingat beberapa ruas jalan yang ada di desa ini masih banyak yang berupa jalan tanah dan hanya sebagian kecil yang sudah dikeraskan atau dibeton.

Akhirnya, manfaat yang bisa dinikmati oleh 140 KK—termasuk di antaranya 87 KK miskin—setelah jalan ini selesai, antara lain, peningkatan kualitas jalan menjadikan mobilitas warga semakin lancar, kondisi lingkungan pun menjadi sehat dan tertata dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya pengembangan wilayah.

Selain itu, menumbuhkan kebersamaan dan kepedulian di antara warga masyarakat, serta tumbuh kesadaran warga untuk memelihara hasil kegiatan yang mereka bangun dan berkurangnya daerah kumuh, yang merupakan sumber penyakit.

Manfaat lain adalah memudahkan dan melancarkan warga dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Pendapatan warga pun meningkat, yang otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkat membaiknya akses mereka ke pusat perekonomian.

Melihat hasil nyata yang telah dilakukan warga masyarakat melalui P2KP membuktikan bahwa sesungguhnya masyarakat, terutama masyarakat marginal, memiliki potensi untuk dikembangkan. Hanya saja, kesempatan dan kepercayaan selama ini jarang mereka dapatkan.

Kegiatan seperti ini bukan hanya di Kabupaten Enrekang, tapi juga di seluruh daerah di Indonesia yang masuk lokasi P2KP dan melaksanakan PAKET, pasti ada best practice-nya. Pertanyaan yang muncul sekarang adalah, apakah masih ada program pemberdayaan seperti ini jika P2KP selesai, ataukah P2KP dengan konsep yang pro poor akan berakhir sampai di sini saja? (Tim Faskel P2KP Advanced Kabupaten Enrekang; Firstavina)Enrekang, 25 Februari 2010

Inilah Rekomendasi Pansus Century Kesepakatan DPR

Raden Trimutia Hatta

INILAH.COM, Jakarta - Selain kesimpulan, dalam opsi C yang dipilih 325 anggota DPR dalam Sidang Paripurna, Rabu (4/3) malam, juga terdapat rekomendasi Pansus Century.

Salah satu poin rekomendasi yang telah disepakati DPR adalah menyerahkan penyalahgunaan wewenang yang di lakukan pejabat terkait ke Polri, Kejagung dan KPK. Berikut rekomendasi lengkap Pansus Century:

1. Merekomendasikan seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang di duga bertanggung jawab agar diserahkan kepada Lembaga Penegak Hukum. Yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan kewenangannya.

2. Meminta kepada DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.

3. Melakukan pemulihan asset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangnan bank/negara, baik pada Bank Century maupun pada bank CIC yang diduga dilakukan oleh Robert Tantular, RAR, dan HAW dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Century yang dilakukan oleh kantor akuntan publik di bawah supervisi dari tim monitoring Panitia Angket Century. Upaya pemulihan asset yang telah dilarikan keluar negeri secara tidak sah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012.

4. Meminta kepada DPR agar membentuk Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan asset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya pada masa persidangan berikut.

5. Meminta kepada pemerintah dan/atau Bank Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [mut]04/03/2010 - 11:00