KITA PEDULI KITA BISA

Jumlah Keluarga Miskin Kota Palu saat ini sekitar 11.000 KK.

Jumlah tersebut sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Palu.

Mereka membutuhkan bantuan untuk keluar dari persoalan Kemiskinan

Yang Paling dibutuhkan adalah hak hak dasar yaitu berupa hak kesehatan, hak pendidikan, hak perumahan yang layak dan hak untuk mendapatkan akses perekonomian

Mari kita penuhi hak hak mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan.

Berilah mereka Pancing bukan Ikannya.........!!!!!!!!!!!!!

PENANGGUNG JAWAB BLOG

Penangung Jawab : Kordinator Forum BKM Kota Palu, Pembina : Walikota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Pengarah : Kepala Bappeda Kota Palu, Team Leader KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli KMW 6, Kordinator Kota PNPM-P2KP, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Erfandi, Wakil Pemimpin Redaksi : Moh. Riswan, SH Dewan Redaksi : Johnny Djohan, Erfandi, Moh. Riswan, SH, Abidin Ahmad, Drs. Djasmin J Basira, Drs. Asrul Nagaula, Denny Dahlan S Ag, Ir. Tamsil Ismail, Arifudin Tahawila, SPd, Nurenang, Hasanuddin Kordinator Liputan Palu Barat : Penmas Larini, Palu Utara : Misman, Palu Selatan : Nursidah, Palu Timur : Moh. Sagaf Lamureke 







PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

2. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

3.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

5. Neigborhood Development (ND).

6. Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

7. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

8. PNPM Mandiri Perkim

9. PNPM Mandiri Pariwisata

10. Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan (Menpera)

SELAMAT BERGABUNG

Forum BKM Kota Palu menerima tulisan dari berbagai pihak untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga menjadi satu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia mencapai 11.000 BKM.

Minggu, 24 Januari 2010

IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU


Oleh :

JOHNNY DJOHAN
KORDINATOR FORUM BKM MALIUNTINUVU
KOTA PALU


Pada zaman Pemerintahan Khalifah Umar bin Chattab terjadi musim kemarau yang berkepanjangan di Mesir berakibat jumlah orang miskin bertambah sangat luar biasa, Kelaparan dan kemiskinan terjadi dimana-mana, hampir tiap hari masyarakat meregang nyawa akibat kelaparan. Khalifah membuat kebijakan untuk membagi-bagikan makanan pokok dan kebutuhan lainnya yang diambil dari dana Negara, pembagian jatah makanan di konsentrasikan disatu lokasi yang merupakan gudang penyimpanan makanan. Untuk mengecek sejauh mana distribusi makanan tersebut telah dinikmati oleh masyarakat, maka Khalifah mulai mengadakan sidak dengan cara turun langsung ke masyarakat miskin. Bersama para pejabat dan pengawalnya sang Khalifah menyamar sebagai orang biasa dan mulai menyisiri kantong kemiskinan disuatu tempat. Ketika waktu menunjukan pukul 1 dini hari, Khalifah mendapatkan sebuah rumah yang masih menyala lampu tempelnya, semakin dekat kerumah tersebut Khalifah Umar bin Chattab mendengar tangis anak kecil. Dengan mengucap salam rombongan memasuki rumah tersebut. Didalam rumah yang sangat sederhana Khalifah mendapatkan seorang ibu sedang berusaha untuk menenangkan anaknya, ibu tersebut memasak sesuatu agar dapat menjadi makanan untuk mereka, Khalifah segera memerintahkan ajudannya untuk memeriksa apa yang sedang dimasak oleh ibu tersebut. Alangkah terkejutnya sang ajudan ketika didapati ibu tersebut sedang merebus batu. Khalifah segera bertanya kepada ibu tersebut mengapa hanya batu yang dimasak, sedangkan bahan makanan telah disediakan gratis oleh Negara dan setiap warga berhak untuk mendapatkannya. Dengan suara yang terbata-bata Ibu tersebut menjawab bahwa Ia hanya dapat merebus batu pada malam ini karena jatah makanan belum sempat diambil, agar ketika anaknya terbangun dan menagis karena lapar, sang ibu akan mengatakan bahwa makanan mereka belum masak dan mohon bersabar, hal ini dilakukakan berulang kali sehingga sang anak akan lupa dan tertidur kembali. Lalu Khalifah bertanya mengenai jatah makanan yang dibagikan oleh Negara apakah Ibu telah mendapatkannya. Dengan suara yang mulai meninggi Sang Ibu menjawab, bahwa kebijakan Khalifah sangat baik tetapi untuk warga miskin seperti kami, harusnya Khalifah bersama pejabat lainnya mengantarkan langsung bantuan tersebut kepada masyarakat, bukankah Khalifah dan para pejabat mempunyai kemampuan untuk mengantar langsung bantuan tersebut sedangkan warga miskin tidak sanggup lagi untuk mengantri berjam-jam hanya untuk mendapatkan jatah makanan. Sang Ibu mempertegas jawabannya, Jikalau Khalifah Umar bin Chattab benar-benar pemimpin yang peduli dengan rakyatnya maka sudah sepantasnya kalau Khalifah sendiri yang mengantar bahan makanan tersebut kepada warga miskin bukan hanya menambah penderitaan warganya dengan cara mengambil ke lokasi yang telah ditentukan karena waktu dan tenaga mereka sudah habis untuk memikirkan bagaimana menyambung hidupnya.


Khalifah Umar bin Chattab segera kembali bersama rombongannya dan memerintahkan kepada ajudannya untuk membuka gudang bahan makanan selama 24 jam bukan hanya disiang hari, karena kebutuhan masyarakat sudah sangat mendesak. Perintah Sang Khalifah untuk mngantarkan sekarung bahan makanan kepada ibu tersebut dan harus diantar pada malam itu juga. Ketika sang ajudan hendak mengangkat karung makanan Khalifah melarangnya dengan tiba-tiba Khalifah mengangkat karung tersebut menuju rumah Warga miskin, disepanjang perjalannan Khalifah dengan dikawal para pejabat dan ajudannya memberikan penjelasan, bahwa benar apa yang dikatakan oleh Ibu warga miskin bahwa seorang pemimpin haruslah melayani bukan dilayani, apa yang telah menjadi programnya bukan hanya sebatas wacana tetapi harus nyata dan dapat dinikmati oleh warganya.

Program penanggulangan Kemiskinan telah menjadi wacana semua pemimpin dinegeri ini, dari mulai Presiden yang menetapkan Penanggulangan Kemiskianan menjadi program utamanya, lalu Gubernur Sulawesi Tengah pada hari ulang tahun Propinsi yang ke 43 dalam pidatonya mengingatkan kita semua untuk bersama-sama menangulangi kemiskinan, bahkan Walikota Palu yang dengan jelas telah menetapkan bahwa tahun 2007 merupakan tahun peduli Kaum Duafha Perlu disadari bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang mencakup politik, social, lingkungan, ekonomi maupun aset. Dalam keseharian dimensi itu dapat dijelaskan dengan berbagai repesentasinya. Dimensi Sosial Politik mewujud pada tidak dimilikinya wadah kelembagaan masyarakat yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan kaum miskin. Hal ini menyebabkan mereka tersingkir dari proses pengambilan keputusan. Dimensi social muncul dalam bentuk tidak terintergasikannya masyarakat miskin dalam instutusi social yang ada akhirnya merusakan kwalitas dan etos kerja yang mereka jalani. Dalam dimensi ekonomi tampil dengan bentuk rendahnya penghasilan sehingga kebutuhan hidup yang layak tidak terpenuhi. Dan semuanya berujung pada dimensi aset yang ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka termasuk aset kwalitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal dan sebagainya.

Melalui Program Penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) Pemerintah Kota Palu berupaya untuk membentuk lembaga yang dekat dengan waga miskin, ditiap kelurahan dibentuk Lembaga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan diakte notariskan agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Lembaga ini diharapkan dapat menampung aspirasi dan kebutuhan warga miskin kelurahan untuk memperjuangkan nasibnya dan bisa lebih focus serta terarah, BKM yang ada dikelurahan menjadi tempat masyarakat kelurahan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, merumuskan program penanggulangan kemiskinan, melaksanakan kegiatan bahkan monitoring dan evaluasi. Dalam tingkatan berikutnya untuk mewadahi kepentingan BKM maka dibentuk sebuah lembaga yaitu Forum BKM Kota Palu untuk mensinergikan Progam BKM dengan Pemerintah Kota Palu. Program P2KP dengan aspek tridayanya, yaitu perbaikan lingkungan, program social, bantuan dana bergulir dimaksudkan agar masyarakat miskin mempunyai aset yang dapat dikembangkan agar menjadi modal utama untuk merubah nasibnya sendiri. Pningkatan Kwalitas dan Kwantitas asset ini menjadi sangat penting karena penangulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan tanpa memperbaiki ketiga aspek tersebut. Program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan tahun lalu adalah contoh dimana dana tersebut tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan bahkan hanya menciptakan ketergantungan. 

Mengingat program penanggulangan kemiskinan merupakan program Pemerintah bersama masyarakat seharusnya kordinasi tingkat lembaga yang ada dapat berjalan dengan baik. Ditingkat lapangan masih sering terjadi tumpang tindih pelaksanaan program, karena masih kuatnya ego sektoral masing-masing pelaksana. Masyarakat miskin kadang menjadi bingung ketika bantuan untuk mereka harus berulang kali disosialisakan, sehingga kesan yang muncul setiap Program yang dilaksanakan oleh instansi yang berbeda harus dimulai dari awal kembali, padahal disetiap BKM data dan Potensi Warga miskin telah tersedia, sebaiknya semua Instansi yang menangani Kemiskinan bisa berkordinasi dengan lembaga BKM dikelurahan.

Ketika implementasi pelaksanaaan dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas memang selayaknya para pemimpin Pemerintahan dapat menyalurkan langsung kepada masyarakat di Kelurahan, karena masyarakat miskin seharusnya diberikan akses kemudahan untuk menerima bantuan agar dapat merubah nasibnya. Pola bantuan yang melalui Pihak ketiga (Kontraktor) harus dihindari karena akan memberi peluang dana bantuan dikorupsi. Program BKM dikota Palu sering melaksanakan kegiatan tersebut dan Bapak Walikota beserta jajarannya selalu menyerahkan langsung bantuan kepada masyarakat miskin. Semoga Penanggulangan Kemiskinan bukan hanya sekedar wacana untuk menyenangkan hati masyarakat tetapi harus diimplementasikan segera mengingat target pengurangan 2 % tiap tahun harus terlaksana apalagi Indonesia telah mengikuti program MDGs dimana target tahun 2015 Indonesia harus bebas dari kemiskinan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar