KITA PEDULI KITA BISA

Jumlah Keluarga Miskin Kota Palu saat ini sekitar 11.000 KK.

Jumlah tersebut sangatlah banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kota Palu.

Mereka membutuhkan bantuan untuk keluar dari persoalan Kemiskinan

Yang Paling dibutuhkan adalah hak hak dasar yaitu berupa hak kesehatan, hak pendidikan, hak perumahan yang layak dan hak untuk mendapatkan akses perekonomian

Mari kita penuhi hak hak mereka bukan hanya sekedar memberi bantuan.

Berilah mereka Pancing bukan Ikannya.........!!!!!!!!!!!!!

PENANGGUNG JAWAB BLOG

Penangung Jawab : Kordinator Forum BKM Kota Palu, Pembina : Walikota Palu, Ketua DPRD Kota Palu, Pengarah : Kepala Bappeda Kota Palu, Team Leader KMW 6 PNPM-P2KP Sulawesi Tengah, Tenaga Ahli KMW 6, Kordinator Kota PNPM-P2KP, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi : Erfandi, Wakil Pemimpin Redaksi : Moh. Riswan, SH Dewan Redaksi : Johnny Djohan, Erfandi, Moh. Riswan, SH, Abidin Ahmad, Drs. Djasmin J Basira, Drs. Asrul Nagaula, Denny Dahlan S Ag, Ir. Tamsil Ismail, Arifudin Tahawila, SPd, Nurenang, Hasanuddin Kordinator Liputan Palu Barat : Penmas Larini, Palu Utara : Misman, Palu Selatan : Nursidah, Palu Timur : Moh. Sagaf Lamureke 







PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA PALU

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

2. Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP).

3.Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).

4. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM).

5. Neigborhood Development (ND).

6. Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA) untuk Penanggulangan Kemiskinan.

7. Program Pengembangan Wilayah Perdesaan (PPWP)

8. PNPM Mandiri Perkim

9. PNPM Mandiri Pariwisata

10. Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Kawasan (Menpera)

SELAMAT BERGABUNG

Forum BKM Kota Palu menerima tulisan dari berbagai pihak untuk semua program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu

Sejak digulirkan tahun 1999 hingga menjadi satu dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), total jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat yang dibentuk di seluruh Indonesia mencapai 11.000 BKM.

Rabu, 27 Januari 2010

LEMBAGA PENGEMBAN DANA AMANAH


Setelah Program PNPM Mandiri dicanangkan oleh Bapak Presiden RI pada bulan Mei 2007 di Kota Palu, penaggulangan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota Palu, Tahap sosialisasi dan pembentukan lembaga telah dilaksanakan di semua Kelurahan di Kota Palu, jika Prosesnya dapat diselesaikan, awal bulan Agustus dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pemerintah sangat sadar bahwa sumber dana PNPM Mandiri adalah APBN yang jumlahnya sangat terbatas, melalui Program yang dirancang oleh Menko Kesra untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan digulirkan dana yang bersumber dari Pihak lain diluar APBN dan APBD. Dengan paradigma barunya Pemerintah mengembangkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara sistimatis dan berkesinabungan yang tidak menimbulkan beban hutang baru namun harus bertumpu kepada kemampuan internal dan partisipasi masyarakat

Lembaga Pengemban Dana Amanah adalah suatu lembaga yang dibentuk sebagai model penyaluran dana dari donator/grantor dimasing-masing kota/kabupaten, untuk mendukung pendanaan yang berkelanjutan bagi program penanggulangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja berdasar pada kebutuhan masyarakat/kelompok pemanfaat.
Lembaga ini akan beroperasi dari donasi yang tidak mengikat baik domestic maupun asing. Melalui lembaga ini, nantinya bantuan kepada masyarakat miskin akan dapat dihimpun/diterima dan dikelola secara efektif. Jalur pemanfaatan dana Amanah untuk penanggulangan kemiskinan yang disediakan dalam lembaga ini akan diwujudkan dalam bentuk, yaitu pinjaman usaha produktif, pendidikan, sosial, kesehatan, infrastuktur dan penyediaan bantuan tenaga tehnis/tenaga pendamping masyarakat.
Tujuan pendirian Lembaga ini adalah untuk mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dana yang dapat dikelola oleh masyarakat sendiri, meyederhanakan birokrasi administrasi untuk membiayai usulan kegiatan masyarakat, mempercepat proses pencapaian kesejahteraan masyarakat, memberikan kesempaan kepada masyarakat untuk bertanggung jawab dan rasa memiliki untuk menggunakan dana amanah sebagai sumber pendanaan kegiatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dan membangun semangat kebersamaan antar masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi kegiatannya (dari, oleh dan untuk masyarakat)

Prinsip pengelolaan Dana Amanah adalah :
• Berpihak kepada orang miskin. Orientasi Pengelolaan dan pemanfaatan dana amanah ditujukan bagi kepentingan penduduk miskin
• Berpihak kepada Perempuan. Perempuan terlibat secara aktif dalam kegiatan LPDA sebagai bentuk kesetaraan gender
• Partisipatif. Masyarakat berpartisipasi dan terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan dana amanah serta pelestarian hasil kegiatan
• Gotong Royong. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab bersama
• Demokratis. Pengambilan keputusan dilakukan secara Demokratis melalui musyawarah dan mufakat
• Sederhana. Aturan pengusulan dan penyaluran dana tidak rumit dan mudah dilaksanakan
• Transparansi. Pengelolaan dana amanah dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak
• Akuntabilitas. Pengelolaan dana amanah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat maupun kepada semua pihak khususnya donator/grantor, legislative, pemerintah daerah dan pusat
• Keberlanjutan. Kegiatan yang disepakati dapat dikelola, dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat
Prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat melalui program P2KP yang sampai saat ini masih terus berlanjut, masyarakat kelurahan akan mendapatkan akses dana tambahan jika Lembaga Pengemban Dana Amanah beroperasi dikota Palu. Pada intinya Program ini merupakan pilar baru dimana dana Penanggulangan Kemiskinan diupayakan melalui dana bantuan yang tidak mengikat, partisipasi kelompok pengusaha swasta dan para donatur yang peduli terhadap penanggulangan Kemiskinan. baik lokal maupun nasional.

Pengelola ditingkat pengambil kebijakan, keterlibatan kelompok Profesional, Akademisi dan Praktisi sangat diharapkan sehingga Tim LPDA yang akan terbentuk di Kota Palu dapat membantu Pemerintah Kota Palu yang kita kenal telah mempunyai Program Peduli Kaum Duafa Sedangkan ditingkat Pelaksanaannya dapat menggunakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) P2KP, Koperasi Simpan Pinjam, BMT serta Lembaga lainnya yang dimiliki oleh Masyarakat di Kelurahan.

Jika saja penguatan lembaga masyarakat dikelurahan dapat terus ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur yang ada dimasyarakat, percepatan Penanggulangan kemiskinan dengan target pengurangan 2 % pertahun dapat direalisir, sehingga Program Millenium Development Goals (MDGs), dimana tahun 2015 Indonesia terutama Kota Palu telah bebas dari Kemiskinan dapat tercapai. Komitmen Pemerintah Kota Palu sangat dibutuhkan agar setiap Program Penanggulangan Kemiskinan dapat terkordinasi dengan baik melalui Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Palu

Jumlah Masyarakat miskin Kota Palu yang mencapai 13.000 KK merupakan tanggung jawab kita bersama , secara perlahan tapi pasti diharapkan Pemerintah Kota terus mengupayakan agar mereka mendapatkan akses dan kemudahan untuk keperluan hak dasar berupa fasilitas kesehatan, pendidikan, social dan lainnya. Hak dasar untuk hidup layak merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota untuk memenuhinya sedangkan pengembangan dan perluasan kesempatan menjadi tanggung jawab semua pihak.

Dengan semangat mengemban Amanah menuju Kemandirian mari kita satukan langkah untuk mensejahterakan masyarakat kota Palu, Apabila kesadaran akan pentingnya kebersamaan telah muncul disetiap warga Kota Palu maka program yang dilaksanakan akan dapat mecapai target yang telah ditetapkan. Kita semua sadar bahwa pada dasarnya tidak ada orang yang mau hidup dalam kemiskinan, hanya keterbatasan akses dan kesempatanlah yang membuat orang menjadi miskin. Bantuan masyarakat yang mampu sangat diharapkan karena Penanggulangan kemiskinan sebenarnya bukanlah menjadi tanggung jawab Pemerintah semata. Semua orang dapat membantu dari mulai pikiran, tenaga, bahkan harta karena membantu masyarakat miskin adalah perbuatan yang sangat mulia dimata Allah dan Manusia, melalui Lembaga Dana Amanah diharapkan bantuan tersebut dapat terkordinir dengan baik dan mencapai sasaran yang tepat

JOHNNY DJOHAN
KORDINATOR FORUM BKM MALIUNTINUVU
KOTA PALU
HP. 0813 5452 4444

Tidak ada komentar:

Posting Komentar