PALU – Pencanangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilakukan Presiden SBY di Kota Palu, tiga tahun silam, hingga saat ini telah memperlihatkan hasil yang cukup signifikan.
Kepala BPMPD Sulteng, Drs Anwar Ponulele MSi, mengklaim bahwa PNPM Mandiri telah membuahkan hasil. Utamanya dalam menggenjot penurunan jumlah masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari target penurunan 2 persen pertahun yang ditargetkan oleh Gubernur Sulteng, HB Paliudju. Dari hasil evaluasi di akhir 2009 yang lalu, tercatat bahwa penurunan kemiskinan kemarin telah melampaui target.
“Kini mencapai penurunan 6,65 persen. Hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah Sulawesi Tengah, dalam memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat miskin di daerah ini,”kata Anwar yang juga Satker PNPM Mandiri Perdesaan Sulteng 2009-2010.
Katanya, penurunan angka kemiskinan bukan sekadar klaim. Sebagai bukti, bahwa Presiden SBY, memberikan penghargaan kepada gubernur Sulteng, karena dianggap berhasil menurunkan angka kemiskinan.
Indikasi lainnya, sebut Anwar dapat dilihat dari kondisi penduduk miskin di Sulteng. Pada 1999, tercatat 595 ribu jiwa (28,67 persen) lalu di 2000, 503 ribu jiwa (24,51 persen). Tiga tahun kemudian, 509 ribu jiwa (23 persen), 2004, 486,3 ribu jiwa (21, 69 persen), 2005, 527,5 ribu jiwa (21,80 persen), di 2006, 566,1 ribu jiwa (24,09 persen), di 2007 tercatat 557,400 ribu jiwa (22,42 persen), di 2008 524,7 ribu jiwa (20,75 persen). Sedangkan untuk 2009, turun menjadi 34,9 ribu jiwa, dengan persentase penurunan 6,65 persen.
Berkaitan dengan PNPM Mandiri, menurut Anwar Ponulele, memuat tiga program andalan, yaitu Program Nasional Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program ini, merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang diupayakan untuk mendorong peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.
“Yang kedua PNPM Mandiri Perkotaan, seperti halnya di Kota Palu, adalah program yang bertugas untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat di Perkotaan. Untuk yang ketiga, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Ini adalah Program yang dirancang khusus untuk Pengembangan Percepatan Pembangunan pada daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik di Indonesia,”sebutnya.
Pada 2008 pemerintah pusat, menurut Anwar, telah berupaya memperbaiki pelaksanaan program PNPM Mandiri dengan memperkuat, memperluas serta melibatkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah dengan tetap memprioritaskan pada desa-desa tertinggal. Pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat tersebut ke dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri dikelompokkan oleh Pemerintah Pusat ke dalam 3 (tiga) klaster.
“Kluster pertama, bantuan dan perlindungan sosial. Dalam Kluster ini dicakup program-program bantuan dan perlindungan sosial yang dikhususkan untuk kelompok masyarakat sangat miskin atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Misalnya Program Bantuan Tunai Bersyarat/BTB atau disebut juga Program Keluarga Harapan/PKH, Bantuan Beras untuk masyarakat miskin (Raskin), Bantuan BOS, Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin (Askeskin), bantuan sosial untuk pengungsi atau korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat dan bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya,”katanya lagi.
Pada Kluster kedua, adalah pemberdayaan masyarakat dengan instrumen programnya adalah PNPM Mandiri. Yaitu, PNPM Mandiri Perdesaan (Satker BPMPD), PNPM Perkotaan atau P2KP (Satker Kimpraswil), P2DTK (Satker Bappeda). Sedangkan pada kluster ketiga, yaitu kluster Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan programnya adalah Program Kredit Usaha Rakya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar