POLITIK domestik masih diwarnai tegangan dan benturan kepentingan. Ada kelompok masyarakat mendesak istana agar melakukan reshuffle (perombakan kabinet). Ada pula yang menentangnya. Juga ada yang diam dan abstain saja.
Ribuan simpatisan Partai Demokrat menggelar aksi turun jalan di Alun-alun Kota Mojokerto, Rabu (10/2). Mereka mendesak Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet.
Sepanjang menjalankan aksi, massa itu menegaskan bahwa partai koalisi telah berkhianat terhadap pemerintahan SBY-Boediono.
Massa mendesak Pak SBY agar segera melakukan reshuffle terhadap kabinet yang ada saat ini. Pasalnya, koalisi yang terbangun telah berkhianat. Sekali lagi, perombakan kabinet dianggap sebagai langkah yang paling tepat.
Ribuan massa juga mendukung program 100 hari pemerintahan SBY. Sejumlah program yang dibuat pada awal pemerintahan SBY sudah berjalan maksimal.
Di mata mereka, pengkhianatan partai koalisi itu tampak jelas saat munculnya Pansus Hak Angket Bank Century. Partai koalisi ikut-ikutan mendesak pemerintah. Hal itu dianggap mengancam stabilitas sejumlah program pemerintah. Kelompok Mojokerto ini menyetakan, jika presiden tidak segera melakukan reshuffle, maka sistem pemerintahan akan timpang. Sebab, program-program itu akan terganjal oleh para pengkhianat.
Dalam hal ini, seakan merespon tekanan massa pro-Demokrat itu, maka Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan, Partai Golkar konsisten mengusut kasus Bank Century. Golkar tak akan mundur dan mengubah sikap meski ada ancaman.
”Saya tidak pernah bisa mengancam, tapi jangan coba ancam saya,” kata Aburizal.
Pernyataan itu dilontarkan Ical untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya sejumlah wacana seputar kasus Bank Century. Wacana itu, misalnya, tentang isu perombakan kabinet sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin karena ada mitra koalisi yang dinilainya tidak mau sejalan dalam kasus Bank Century.
Dalam pandangan awalnya pada Senin lalu, Golkar menyatakan ada sejumlah penyimpangan dalam kasus Bank Century. Penyimpangan terjadi dalam proses merger dan akuisisi Bank Century pada tahun 2001-2004, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada November 2008 Rp689 miliar, dan pemberian dana talangan kepada bank itu pada November 2008-Juli 2009 senilai Rp6,7 triliun. Pandangan Golkar itu sama dengan pandangan Fraksi PDI-P, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura.
Pada hari yang sama ketika Partai Golkar menyampaikan pandangan awalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan polisi menegakkan hukum terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pajak. Pernyataan yang diberikan saat membuka Rapat Pimpinan Polri 2010 itu diduga juga diarahkan ke sejumlah perusahaan milik Aburizal.
Mengenai hal ini, Ical melihat, kasus pajak tak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Bagi Ical, jangankan ancaman pajak, diancam tembak mati pun Golkar tidak gentar.
Dengan tegangan politik antara Golkar dan Demokrat, sejatinya politik memasuki arena rawan konflik sampai ada solusi yang terbaik atau solusi minal yakni penyelesaian para elite (elites settlement).
Publik mencermati implikasi skandal Bank Century sampai titik final pansus DPR mengambil keputusan pleno nanti. Sudah waktunya bangsa dan negara ini belajar untuk mengambil hikmah bahwa yang salah itu salah dan yang benar tidak usah jumawa. Ada masanya garis lurus ditarik untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. [mor]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar